Tandaseru — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, Maluku Utara melakukan kunjungan kerja di Desa Adu Kecamatan Ibu Selatan, Senin (5/10). Dalam kuker tersebut, ditemukan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras (BSB) dan Bantuan Rumah Kumuh dari Kementerian Sosial yang diduga dipolitisasi Pemerintah Desa.
Sekretaris Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi menyatakan, selain Pemdes, tim sukses salah satu kandidat Pilkada 2020 di desa tersebut juga diduga terlibat dalam politisasi bantuan. Ini berdasarkan laporan warga ke Komisi I.
“Ini dilaporkan warga saat kuker,” ungkap Joko.
Politikus Partai Golkar itu pun mewanti-wanti Pemdes dan tim sukses di manapun untuk tidak mempolitisasi bantuan pemerintah pusat. Selain itu, tidak boleh mengintimidasi warga penerima bantuan untuk memilih salah satu pasangan calon dengan iming-iming bantuan tersebut.
“Karena itu bukan program pemerintah daerah sehingga tidak ada pemerintah daerah yang mengintervensi program tersebut,” tegas Joko.
“Kan itu semua program nasional yang suda dirancang oleh pemerintah pusat kepada yang berhak menerima bantuan tersebut. Anggarannya juga dari APBN, jadi daerah tidak punya kewenangan membatasi para penerima bantuan dan menggantikan atau mengalihkan ke orang lain,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan