Tandaseru — Partai Nasional Demokrat (NasDem) Maluku Utara menemukan adanya sejumlah persoalan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2019. Desakan agar persoalan ini ditindaklanjuti pun muncul.
Sekretaris OKK DPW Partai NasDem, Muhlis Ibrahim menyatakan, usai mengkaji LKPJ 2019 pihaknya menemukan begitu banyak persoalan pada beberapa instansi. Diantaranya ketidaksesuaian laporan realisasi kegiatan atau pekerjaan dengan realisasi anggaran pada kegiatan.
“Salah satu contoh Dinas Pertanian dimana total anggaran belanja langsung sebesar Rp 30.799.078.000, dalam laporan anggaran yang telah terealisasi Rp 29.254.371.729. Sementara pada lampiran uraian realisasi kegiatan hanya Rp 23.438.264.327. Tentu publik wajib menaruh kecurigaan bahwa ada anggaran sebesar Rp 5.816.107.402 yang berpotensi disalahgunakan,” ungkapnya kepada tandaseru.com, Senin (8/6).
Ketidaksesuaian realisasi pekerjaan atau kegiatan dan anggaran yang termuat dalam LKPJ, kata Muhlis, perlu disoroti dengan serius oleh semua stakeholders, khususnya lembaga dan organisasi anti korupsi.
“Dan saya sebagai anggota Partai Nasdem mendesak kepada Ketua Wilayah Bapak Ishak Naser dan Sekretaris Wilayah Bapak Helmy Umar Muchsin untuk memanggil Fraksi Nasdem guna membahas dan menyeriusi persoalan uang rakyat yang tidak jelas dalam LKPJ ini,” tegasnya.
Ketua DPW Nasdem Malut, Ishak Naser yang dikonfirmasi terpisah menyatakan, saat ini LKPJ masih dalam pembahasan Panitia Khusus.
“Terkait anggaran itu, secara teknis nanti Pansus yang bahas, kalau ada usulan. Jadi kita tunggu saja, karena saat ini pembahasan masih berlangsung,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.