Lima Pengusaha Ikut Calon Ketum HIPMI Maluku Utara, Dewan Pembina Wanti-wanti Hal Ini

Tandaseru — Lima pengusaha muda telah terdaftar sebagai bakal calon Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Provinsi Maluku Utara periode 2025-2028.

Bakal calon ketum yang akan bertarung dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke VI BPD HIPMI Maluku Utara ini di antaranya, Imran Guraci, Sofyan Abidin, Rio Pawane, Firdaus Amir, dan Ronal Sumampouw.

Anggota Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Maluku Utara, Benyamin Idris menyampaikan apresiasi atas antusiasme para bakal calon yang merupakan kader-kader terbaik HIPMI dengan latar belakang pengusaha dari kegiatan usaha serta bisnisnya yang beragam.

“Itu patut diapresiasi, apalagi dalam pencermatan kami mereka telah melakukan konsolidasi serta telah terpublis di sejumlah media,” ucap Benyamin, Kamis (14/8).

Benyamin bilang, siapapun calon ketum yang nantinya terpilih atas dukungan suara badan pengurus cabang (BPC) HIPMI kabupaten/kota diharapkan bisa membawa organisai menjadi jauh lebih baik lagi.

Benyamin mengingatkan, sebagai langkah ikhtiar organisasi, bahwa HIPMI adalah organisasi profesi pengusaha muda yang independen non pemerintah, dan tidak berafiliasi dengan partai politik yang bergerak di bidang perekonomian.

Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri serta perundang-undangan dunia usaha lainnya sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat 1 anggaran dasar HIPMI.

Pasal 6 inilah kemudian menjadi komitmen moral Ketum BPP HIPMI Mardani Haji Maming harus mundur dari jabatannya sebagai Bupati Tanah Bumbu. Sebab, selain sebagai pengusaha, Mardani juga bagian dari pemerintahan.

Demikian juga Ketum BPP HIPMI Akbar Bukhari sebagai bentuk komitmen moralnya memilih mundur dari Anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara karena afiliasinya dengan partai politik.

“Karena itu para calon ketua umum BPD HIPMI Malut penting memiliki komitmen moral sehingga HIPMI tetap terjaga independensinya dan tidak terafiliasi dalam kepentingan politik,” pesan dia.

“Langkah ikhtiar ini disampaikan karena kami mencermati para calon ketua umum BPD HIPMI Provinsi Malut selain memiliki latar belakang pengusaha, pemerintah serta terafiliasi dengan kepentingan politik,” tambahnya mengakhiri.