Tandaseru — Balai Wilayah Sungai Maluku Utara melaksanakan kegiatan serah terima hasil pekerjaan P3A/GP3A Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Wairoro, Kabupaten Halmahera Tengah, Jumat (20/11).
Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Utara Bebi Hendrawibawa mengatakan, pandemi Covid-19 bukan hanya mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat, tapi juga berdampak terhadap ketahanan pangan global, Indonesia tak luput darinya. Beras, daging kerbau atau sapi, dan gula berpotensi langka jika pemerintah tak melakukan langkah taktis.
Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyatakan, krisis pangan dunia berpotensi terjadi karena rantai pasokan terganggu akibat kebijakan negara-negara dalam menekan penyebaran Covid-19. Misalnya, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown, pembatasan sosial berskala besar dan larangan perjalanan.
Sesuai arahan Presiden, maka pengembangan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa diharapkan bisa menjadi sumber cadangan yang sangat diperlukan Logistik Nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri.
“Dengan pengembangan lumbung pangan baru ini diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik, hingga dapat diekspor ke negara-negara lain,” kata Bebi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, seperti diketahui bahwa Provinsi Maluku Utara termasuk 1 diantaranya 7 provinsi yang masih mengalami defisit akan kebutuhan pangan (beras). Oleh sebab itu, sangat penting untuk pengembangan potensi lumbung pangan yang berada di Malut.
Sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) SE Dirjen Nomor 02/SE/D/2020, Program P3-TGAI bertujuan untuk meningkatkan kinerja Irigasi Desa guna kesejahteraan petani, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, serta berkontribusi untuk ketahanan pangan.
Kabupaten Halmahera Tengah sendiri merupakan lumbung pangan Malut. Ada tiga kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yaitu Wairoro dengan luas kurang lebih 1.790 hektare, Tilope dengan luas kurang lebih 750 hektare, dan Kluting Jaya dengan luas kurang lebih 823 hektare.
“Masih ada potensi pengembangan lahan pertanian di Hateng yaitu Desa Wairoro, Tilope dan Kluting Jaya dengan luas potensi kurang lebih 3.363 hektare, yang bendung dan jaringannya telah dibangun oleh BWS Malut. Namun pencetakan sawahnya belum dilakukan, ke depan akan diusulkan agar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” terangnya.
Bebi juga menyampaikan, Malut sampai saat ini belum memiliki bendungan BWS Malut. Namun pada tahun 2018 kemarin sudah melakukan detail desain untuk pembangunan bendungan Wairoro cukup besar yakni kurang lebih 40 juta m3 dengan potensi seluas 3.100 hektare.
“Kami mohon dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Halteng dan masyarakat setempat guna kelancaran kegiatan di lapangan mulai dari tahap persiapan, perencanaan hingga pelaksananan nanti,” harap Bebi.
Ia menambahkan, pada bulan Agustus kemarin Halteng dilanda banjir khususnya di wilayah Weda Selatan, akibat curah hujan yang cukup tinggi. Ini mengakibatkan tiga desa yakni Desa Wairoro Indah, Desa Lembah Asri dan Desa Sumber Sari mengalami banjir.
Tinggalkan Balasan