Tandaseru — Perwakilan warga Pulau Hiri mendesak DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait progres pembangunan pelabuhan Hiri. RDP itu bertujuan mencari tahu perkembangan politik anggarannya.
“Karena untuk kajian teknis sudah selesai dibuat, itu ada di PUPR. Sekarang tinggal sejauh mana pemkot komitmen alokasikan anggarannya dan proyek itu harus dikerjakan secara jujur dan terbuka. Ini butuh political will Wali Kota Ternate Tauhid Soleman dan tentu keberpihakan yang kuat dan mendasar dari DPRD. Itu sebabnya RDP penting dilakukan segera,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH), Ardian Kader, Selasa (5/9).
Menurutnya, surat permohonan RDP sudah dimasukkan ke DPRD sejak 28 Agustus 2023.
“Kami sampai harus menyurat karena dalam cermatan kami Pemerintah Kota Ternate lalai terhadap apa yang pernah mereka janji. Bahwa pemerintah kota akan menyurat khusus ke DPRD untuk bicarakan dengan Banggar DPRD bicarakan soal pelabuhan Hiri. Janji itu sejak bulan April melalui Kepala Bappelitbangda,” ungkapnya.
Faktanya, sambung Ardian, sampai hari ini pertemuan itu tidak pernah terjadi.
“Ini tanda bahwa pemerintah kota tidak konsisten dengan apa yang mereka bicara. Bahasa Ternate bilang demo se fael matero ua, kata lain dari pemerintah kota berbohong terhadap warga Hiri. Kami punya banyak bukti kok soal ini semua. Sehingga usulan RDP dibuat agar keterbukaan informasi ini bisa dikonsumsi publik. Kejelasan anggaran pelabuhan dapat diketahui dan diproteksi secara bersama,” jabarnya.
Tinggalkan Balasan