Tandaseru — Wakil Ketua I GP Ansor Kota Ternate Adam Basirun menyoroti kinerja BNNP Maluku Utara. Menurutnya, keberadaan BNNP belum efektif menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika.
Adam memaparkan, BNNP hadir di Malut pada 2011. Kurang lebih usianya telah memasuki 13 tahun.
“Dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), dari 10 kabupaten/kota baru 3 kabupaten/kota yang memiliki BNN di tingkat kabupaten/kota yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai,” tuturnya, Jumat (13/1).
“Dengan wilayah Maluku Utara secara geografis yaitu berpulau-pulau maka peredaran gelap narkoba tidak bisa dideteksi dengan baik, terutama Kabupaten Halmahera Tengah yang berdekatan dengan Papua dan Papua Barat. Provinsi Maluku Utara pada saat ini telah hadir beberapa perusahaan besar yang beroperasi di dunia pertambangan bijih nikel, dengan memiliki ribuan karyawan atau tenaga kerja yang berasal dari lokal bahkan internasional, yang mendominasi dari negara China datang keluar masuk, apakah diperiksa secara intensif?” ujar Adam.
Selain itu juga di Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, kehadiran perusahaan memiliki dampak positif pada dunia perekonomian dengan gaji yang sangat fantastis. Hal ini, kata Adam, menjadi incaran para bandar narkoba dan kurir hadir memanfaatkan lahan tersebut sebagai omset pendapatan mereka.
“Karena rata-rata pelaku pengkonsumsi atau konsumen Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) adalah orang-orang yang berduit. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama terutama BNNP Malut dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan daerah setempat harus mengantisipasi melakukan pencegahan dan pemberantasan dan sekaligus melakukan tes urine di waktu-waktu tertentu kepada seluruh karyawan atau pekerja,” paparnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.