Tandaseru — Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, berharap pada 2021 mendatang anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ditambah. Pasalnya, dengan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar per tahun dirasa tak cukup membiayai iuran 12.500 peserta Jamkesda yang terdaftar di Tikep.
Kepala Dinkes Tikep Abdullah Maradjabessy kepada tandaseru.com menyatakan, saat ini ada 12.500 peserta yang memegang kartu Jamkesda. Pembiayaan para peserta ini disubsidi pula Pemerintah Provinsi Maluku Utara, di mana Pemprov menangani iuran 15 persen peserta dan sisanya ditangai Pemerintah Kota. Itu berarti, Pemkot Tikep membiayai sekitar 10.625 peserta.
“Kami berharap penting dinaikkan untuk anggaran Jamkesda ini, karena pagu yang tersedia hanya Rp 2,4 miliar tidak cukup membayar jumlah peserta tersebut,” terangnya, Jumat (21/8).
Abdullah menjelaskan, alasan anggaran Rp 2,4 miliar lebih itu tidak cukup lantaran premi sudah naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 43 ribu untuk kelas III.
“Kalau premi sebelumnya masih Rp 23 ribu, tentu dengan anggaran Rp 2,4 miliar cukup. Tetapi dengan kenaikan premi sudah menjadi Rp 43 ribu, anggaran harus ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan tentu harus ada pengurangan peserta pemegang kartu Jamkesda untuk optimalisasi dengan ketersedian anggaran. Tapi kami harap ada kenaikan biar tidak ada pengurangan,” harapnya.
Menurut Abdullah, anggaran Jamkesda 2021 harus di atas Rp 5 miliar.
“Tentu perlu ada penambahan anggaran Rp 2,9 miliar. Kami berharap finalisasi dalam pembahasan APBD 2021 ini bisa dinaikkan,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Tikep Mochtar Djumati saat dikonfirmasi soal permintaan Dinkes itu mengaku akan ada penambahan anggaran untuk program Jamkesda. Mochtar menegaskan, program tersebut sangat penting.
“Tentu akan ditambahkan, karena APBD ini uang rakyat. Tetap diupayakan untuk bisa ada penambahan,” tukasnya.
Ketua Partai Nasdem Tikep ini bilang, amat rasional jika program Jamkesda butuh sokongan dana besar. Sebab program itu merupakan pelayanan langsung ke masyarakat.
“Berapa besaran anggaran yang ditambahkan tentu kami tetap mendukung. Asalkan peserta penerima Jamkesda ini tepat sasaran. Artinya harus benar-benar didapat oleh orang yang berhak menerima,” kata Mochtar.
Mochtar berharap Dinkes memvalidasi data peserta Jamkesda agar lebih akurat.
“Penting data itu valid. Kalau misalkan masih ada warga yang berhak tapi belum mendapat kartu Jamkesda bisa direalisasi untuk mereka dapat. Kami dari DPRD tetap mendukung soal anggaran, asalkan data valid dan benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.
“Sesuai penjelasan Pak Kadis memang perlu dinaikkan (alokasi anggarannya), karena premi mengalami kenaikan,” pungkas Mochtar.
Tinggalkan Balasan