Tandaseru — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI memberikan usulan pemotongan gaji dan penghapusan uang pensiunan anggota DPR demi menutupi kekurangan dana subsidi BBM.
Hal ini menjawab keluhan pemerintah akan besarnya subsidi BBM, dan tak tepat sasarannya distribusi BBM bersubsidi.
“Ini khusus dari Fraksi PKS di DPR RI dan belum ada keputusan dihapus,” ungkap Ketua DPD PKS Kota Ternate Hariadi Hardy, Senin (12/9).
Ia bilang, PKS Maluku Utara hingga kemarin masih terus berkoordinasi dengan DPD PKS se-Maluku Utara, baik struktur dan anggota DPRD PKS untuk melakukan pressure di media massa maupun aksi-aksi seperti flash mob dan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM.
“Untuk saat ini masih tahapan pressure di media massa dan penyampaian aspirasi setiap anggota DPRD,” katanya.
Tinggalkan Balasan