Tandaseru — Pemerintah Daerah Halmahera Barat, Maluku Utara, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) menggelar Gempur Stunting, Selasa (26/7). Kegiatan ini dipusatkan di Aula Bidadari Kantor Bupati Halbar di Desa Porniti Kecamatan Jailolo.
Gempur Stunting bertemakan “Dalam Upaya Membangun Koordinasi Sinergitas dan Kolaborasi DIAHI Stunting” ini bertujuan mendukung kebijakan nasional percepatan penurunan stunting.
Programme Officer Bidang Program dan Kegiatan BKKBN Lucy Widasary, Tenaga Ahli Program Iney Regional V Ditjen Bina Bangda Kemendagri Andi Jauwahir, dan Kepala Perwakilan BKKBN Malut Renta Rego turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Bupati James Uang dalam sambutannya menyatakan, beberapa tahun belakangan stunting menjadi perhatian besar pemerintah terutama karena hasil riset kesehatan dasar yang menunjukkan peningkatan prevalensi stunting nasional di tahun 2010 sebesar 35,5 persen menjadi 37,2 persen di tahun 2013. Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak.
“Di tahun 2018, prevalensi stunting nasional menurun ke angka 30,8 persen, di mana angka tersebut masih terhitung sangat tinggi jika mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia WHO,” tutur Bupati.
Tingginya angka stunting di Indonesia ini mendorong pemerintah Republik Indonesia gencar menangani permasalahan stunting. Namun pemerintah masih memiliki keterbatasan informasi, sehingga perumusan kebijakan seringkali terkendala keterbatasan informasi terkait penetapan sasaran program.
Tinggalkan Balasan