Tandaseru — KNPI Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyoroti tahapan pemilihan kepala desa 87 desa yang tak kunjung tuntas. Padahal saat ini sudah di penghujung tahun dan kabupaten lain telah menggelar pencoblosan pilkades.
Ketua KNPI Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin, menyatakan pelaksanaan pilkades di Morotai penuh dengan misteri. Sebab hingga kini tidak ada kejelasan pencoblosannya.
“Pilkades itu sudah ada regulasinya, tinggal pelaksanaannya. Lalu apa yang salah dengan regulasi sehingga pilkades di Morotai itu seakan-akan ada monster di dalam pelaksanaan pilkades sampai-sampai tidak ada kejelasannya,” ucap Mulkan, Selasa (26/10).
Menurutnya, tahapan pilkades sudah tidak beres dan penuh drama.
“Sebab teknisnya dilaksanakan oleh panitia kabupaten dan panitia desa, setelah regulasi menyangkut dengan kepanitiaan itu ditetapkan, baik itu melalui peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah,” imbuhnya.
“Kita dibingungkan entah pelaksanaan itu panitia yang jalankan atau bupati. Karena panitia kabupaten saja nyaris tidak punya sikap apa-apa,” tegas Mulkan.
Dalam tahapannya, sambungnya, pilkades di Morotai terlalu banyak item kegiatan yang tidak semestinya dilakukan. Bahkan dalam segi regulasi pun tidak rasional.
“Dalam pelaksanaan pilkades juga ada banyak hal yang sengaja ditambah-tambah di mana hal itu di luar dari regulasi. Regulasi yang mengatur tentang pilkades itu tidak mengatur tentang tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Jadi kita bingung dan menimbulkan dua indikasi. Yang pertama patut diduga bupati tidak mau melaksanakan pilkades selama masa jabatannya. Kedua, bupati tidak paham soal pilkades,” terang Mulkan.
Ketidakjelasan ini, sambungnya, akan berimbas pada pembiayaan.
“Karena semakin tidak ada kepastian hal itu sangat berimbas pada pembiayaan. Keuangan daerah sudah pasti keluar, terus bagaimana dengan nasib calon kades di Morotai karena tanpa ada kepastian? Jadi panitia kabupaten dan desa harus bisa memastikan kapan pelaksanaan pilkadesnya. Ini harus disampaikan agar tidak membuat jenuh masyarakat,” tandas mantan Ketua Hippmamoro Malut itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai, Marwan Sidasi, yang dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan.
Tinggalkan Balasan