Tandaseru — Sakir Sandri tak habis pikir dengan sikap Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, memperingati peringatan pemekaran Morotai yang jatuh pada 20 Maret kemarin.

Pasalnya, sebagian besar pejuang pemekaran tak diundang mengikuti paripurna peringatan Hari Ulang Tahun Morotai ke-12 tersebut.

Selaku Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Morotai, Sakir juga tak mendapat undangan apapun. Mirisnya, ia bahkan sampai harus marah-marah di Kantor DPRD melihat tak acuhnya Pemda dan DPRD.

“Saya sebagai Ketua Tim Pemekaran. Saya heran karena berulang-ulang saya sampaikan ke Pemerintah maupun DPRD bahwa list nama-nama yang sudah diberikan itu jangan dihilangkan sehingga undangan itu harus tetap ada atau minimal dikasih pengumuman,” ungkap Sakir kepada tandaseru.com, Jumat (26/3).

Perjuangan pemekaran, kata Sakir, bukan hanya kerja keras satu orang. Ada banyak orang yang terlibat dalam perjuangan menjadi daerah otonom baru itu.

“Ada almarhum Haji Mochtar Balakum, Achmad Peklian, Ahmad Robo, almarhum Lukman Bajak, almarhum Adjan Djaguna, almarhum Haji Tasim, kemudian Hajah Fatma Asiz. Kemudian juga almarhum Hajah Tuti, almarhum Bahdin Mangoda. Kalau mereka sudah tidak ada, setidaknya istrinya atau anak, keluargnya, yang diundang,” tegas Sakir.

Hal-hal seperti itu, ucap Sakir, tak boleh dianggap sepele. Ia pun telah mengingatkan berulang kali agar Pemda dan DPRD tak melupakan sosok pejuang pemekaran.

“Nama saya tidak pernah dibaca tapi saya tidak pernah tersinggung dan ikhlas untuk Morotai. Tapi minimal ada penghargaan kepada pejuang, karena perjuangan ini bukan hadiah tapi berjuang dengan berdarah-darah, berjuang berbulan-bulan dan berjuang bertahun-tahun,” cetus Sakir sembari meneteskan air mata.