DPRD Maluku Utara Nilai Anggaran Rp 1 Triliun Tak Cukup Realisasi LIN

Tandaseru — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara menilai anggaran Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang disiapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 1 triliun tak cukup untuk realisasikan infrastruktur pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Malut, Wahda Zainal Imam mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur pendukung LIN di Maluku Utara cukup mahal, sehingga dengan keterbatasan anggaran yang ada dikhawatirkan tidak akan mencukupi.

“Yang kita hadapi ini bukan hanya satu dermaga saja, tapi terdapat beberapa dan itu pembangunannya besar-besar semua. Dan infrastruktur kita kan mahal, kita butuh Rp 2 hingga Rp 3 triliun,” ujar Wahda, Minggu (14/3).

Wahda bilang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, serta stakeholders terkait bisa menanggapi ini sebagai satu sarana efektif untuk meningkatkan perikanan Maluku Utara.

“Kami berharap seluruh komponen, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut, dapat menata ini semua untuk menjemput peluang,” ungkapnya.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini menambahkan, Malut tidak termasuk dalam kategori penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, bahkan hanya tercatat 1 persen dari subsektor perikanan budidaya.

“Itu sektor budidaya, padahal Malut memiliki potensi ikan tangkap yang cukup besar. Maka kami mendesak seluruh komponen di bawah DKP Malut segera membenahi ini dan menyampaikan ke pemerintah pusat. Mereka (pemerintah pusat, red) sudah membuka peluang kita butuh apa segera disampaikan,” jelasnya.

“Jadi kami berharap DKP juga harus segera rapat bersama DPRD untuk menyampaikan kebutuhannya berapa yang harus daerah siapkan,” tandas Wahda.