Tandaseru — Kasus kecelakaan kerja berakibat fatal di sektor pertambangan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2026. Tercatat sebanyak lima pekerja meninggal dunia, naik dibandingkan dua tahun sebelumnya yang masing-masing mencatat tiga kasus fatality.

Meningkatnya angka kecelakaan kerja ini mendorong pembentukan Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) se-Maluku Utara. Kehadiran forum ini diinisiasi sebagai wadah koordinasi, evaluasi, dan pencarian solusi bersama guna memperkuat keselamatan serta tata kelola pertambangan yang lebih baik.

Koordinator Inspektur Tambang Maluku Utara, Basir Abdul Kahir, menilai pembentukan forum tersebut sangat mendesak karena berbagai persoalan di lapangan tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing perusahaan.

Hal tersebut disampaikannya pada rangkaian Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) di Ternate, Senin (16/11/2026). Basir menjelaskan, forum KTT dan PJO dirancang sebagai sarana komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kolaborasi antarpelaku usaha pertambangan.

“Forum ini penting sebagai wadah komunikasi dan koordinasi. Persoalan di lapangan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, tetapi perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujar Basir.

Menurut Basir, penggabungan KTT dan PJO sangat penting karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan sehari-hari.

Ia menyebutkan, terdapat delapan alasan utama pembentukan forum ini, mulai dari memperkuat koordinasi antarperusahaan, menyamakan persepsi terhadap regulasi, meningkatkan penerapan good mining practice, hingga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Selain itu, forum ini diharapkan menjadi tempat berbagi pengalaman terkait keselamatan kerja, meningkatkan kompetensi profesional, serta membangun komunikasi konstruktif antara Inspektur Tambang dan badan usaha pertambangan.

Basir secara khusus menyoroti tren kecelakaan kerja selama tiga tahun terakhir. Pada 2024, tercatat tiga kasus fatality. Jumlah serupa kembali terjadi pada 2025 disertai satu kecelakaan berat, sementara pada 2026 angka fatality meningkat menjadi lima kasus dan satu kecelakaan berat.

Ia mengungkapkan, seluruh korban meninggal dunia dalam insiden tersebut merupakan pekerja dari Badan Usaha Jasa Pertambangan (BUJP). Sebagian besar korban juga memiliki masa kerja kurang dari satu tahun atau baru sedikit di atas satu tahun.

“Angka kecelakaan tambang harus menjadi perhatian serius. Apalagi seluruh korban meninggal dunia yang tercatat berasal dari pekerja jasa pertambangan. Ini menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Basir.

Kondisi ini menuntut perhatian bersama, khususnya dalam memastikan pekerja jasa pertambangan memperoleh perlindungan dan pemahaman keselamatan kerja yang memadai. Forum KTT-PJO pun diharapkan tidak sekadar menjadi tempat pertemuan formal, melainkan ruang aktif untuk membahas kasus kecelakaan, memetik pelajaran dari insiden, dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi, mengungkapkan gagasan pembentukan Forum KTT sebenarnya telah direncanakan sejak 2016 namun belum sempat direalisasikan akibat berbagai kendala. Momentum TPT ke-35 PERHAPI di Ternate akhirnya dimanfaatkan untuk menyatukan para KTT dan PJO dari berbagai perusahaan tambang di Maluku Utara.

“Gagasan pembentukan Forum KTT sebenarnya sudah direncanakan sejak 2016. Momentum kegiatan PERHAPI kali ini menjadi kesempatan untuk mengumpulkan KTT dan PJO se-Maluku Utara dalam satu wadah,” kata Qadafi.

Ia menambahkan, PERHAPI menyambut baik gagasan tersebut dan telah berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan hingga memperoleh respons positif. Keberadaan forum ini diyakini akan memudahkan pelaku pertambangan dalam membahas persoalan teknis maupun nonteknis secara kolektif.

Qadafi berharap forum yang terbentuk nantinya memiliki struktur dan aturan organisasi yang jelas, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga eksistensinya tidak sebatas formalitas belaka.

“Kami berharap forum ini tidak hanya terbentuk secara formalitas. Harus ada AD/ART dan mekanisme organisasi yang jelas agar bisa menjadi wadah bersama bagi pemerintah maupun teman-teman yang bekerja di lapangan,” ujarnya.

Melalui pembentukan forum tersebut, PERHAPI Maluku Utara optimis komunikasi antara pemerintah, Inspektur Tambang, dan perusahaan akan semakin solid sehingga berbagai persoalan di sektor pertambangan dapat ditangani secara lebih terarah dan efektif.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter