Tandaseru – Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Komisariat Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, resmi dilantik di Aula Bidadari, Kantor Bupati Halbar, Rabu (11/11/2026). Di bawah kepemimpinan Ibnu Saud Kadim sebagai Ketua dan Zunaidi Z. Yakin sebagai Sekretaris, ISEI Halbar siap mengambil peran strategis mendorong pembangunan dan transformasi ekonomi daerah.
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Penataan Kawasan Ekonomi Terintegrasi Jailolo Front Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”. Agenda utama difokuskan pada perumusan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Dalam sambutan Bupati Halbar yang dibacakan Asisten I Fransiska Renjaan, pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Halbar membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), konektivitas, penguatan investasi, serta keberlanjutan.
Keberhasilan pembangunan, tegasnya, tidak sekadar diukur dari penyerapan anggaran atau jumlah program, melainkan dari penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Pemerintah menempatkan ISEI sebagai mitra strategis untuk menghadirkan kajian akademis dan rekomendasi kebijakan konkret.
“Pemerintah membutuhkan dukungan kalangan akademisi dan para ekonom agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga tepat secara ekonomi, berdampak secara sosial, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Fransiska membacakan sambutan Bupati Halbar.
Secara khusus, pemerintah daerah menyoroti penataan kawasan Jailolo Front sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi daerah agar tidak digarap secara parsial. Kawasan ini diarahkan untuk menghubungkan sektor perdagangan, jasa, UMKM, pariwisata, infrastruktur, hingga transportasi.
“Jailolo Front harus menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi daerah, yakni bagaimana ruang, infrastruktur, investasi, dan aktivitas masyarakat dapat terhubung dalam satu ekosistem pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Untuk mendukung keberhasilan transformasi tersebut, pemerintah menetapkan empat fokus utama: pengembangan kawasan berbasis potensi unggulan, peningkatan investasi dan pertumbuhan UMKM, pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM yang ditopang tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah juga berharap hasil seminar nasional ini melahirkan rekomendasi terukur yang dapat langsung ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah.
Sementara itu, Ketua ISEI Komisariat Halbar Ibnu Saud Kadim menekankan bahwa indikator utama penguatan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, bukan sekadar angka statistik.
Ia mengidentifikasi sejumlah tantangan ekonomi mendesak di Halbar, mulai dari gejolak harga bahan pokok, penurunan daya beli, keterbatasan lapangan kerja, penguatan UMKM, hingga keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.
“Berbagai persoalan ekonomi yang perlu menjadi perhatian serius di antaranya kenaikan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat, keterbatasan lapangan kerja, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur, konektivitas ekonomi, serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Ibnu Saud.
Ibnu Saud menyerukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemda, DPRD, perbankan, pelaku usaha, investor, akademisi, dan masyarakat. Langkah konkrit yang perlu segera diambil meliputi pengawasan ketat distribusi bahan pokok, pemantauan kelancaran pasokan, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, pembukaan ruang bagi wirausaha muda, serta dukungan nyata bagi UMKM.
Selain itu, ia mengimbau agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan penuh pada efisiensi dan transparansi.
“Anggaran daerah juga harus digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik,” tegas Ibnu Saud.
Ia optimistis ISEI Halbar mampu menjadi wadah pemikiran yang mendorong lahirnya kebijakan ekonomi inklusif dan berpihak pada potensi lokal.
“Kita harus mampu mengelola potensi daerah menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Pelaku UMKM harus semakin berkembang, generasi muda harus memiliki kesempatan kerja, dan seluruh masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.