Tandaseru — Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menghadiri Sarasehan Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut merupakan forum pendampingan bagi UKPBJ menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ).
Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kegiatan ini berlandaskan capaian kelembagaan UKPBJ setempat yang telah meraih Level Proaktif atau Level 9 dari 9 tingkat kematangan kelembagaan. Capaian tersebut menjadi modal utama bagi Pemprov Malut untuk melanjutkan tahapan penilaian menuju PKP-BJ pada 2027.
Acara dibuka Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti. Dalam pembukaannya, LKPP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.
“LKPP bahkan mendorong agar praktik konsolidasi tersebut dikembangkan melalui skema itemized atau pemaketan berdasarkan item pekerjaan. Skema ini dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terlibat dalam proses pengadaan pemerintah,” kata Suharti.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, memberikan testimoni terkait keberhasilan pelaksanaan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi di wilayahnya. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Biro PBJ Maluku Utara dengan LKPP yang bertindak sebagai tim Probity Advice.
“Jadi, konsolidasi pengadaan tidak hanya memperkuat tata kelola barang dan jasa pemerintah, tetapi juga memberikan efisiensi anggaran yang signifikan. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan belanja negara dan daerah berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Samsuddin.
Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menegaskan capaian Level Proaktif menjadi fondasi penting untuk melakukan pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan. Pihaknya akan mulai menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang diperlukan guna menghadapi tahapan penilaian pada 2027.
“Melalui capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan UKPBJ tidak hanya memenuhi standar kematangan kelembagaan, tetapi juga mampu menjadi pusat keunggulan dalam pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan turut memperkuat kualitas belanja pemerintah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Maluku Utara,” kata Hairil.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.