Warga Kunyah Makanan, Elite Kunyah Anggaran

Oleh: Syamsul Bahri Abd. Rasyid

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura

_______ 

DI beberapa negara luar yang menerapkan program makan gratis skala nasional, anak-anak diberi makan agar mereka tumbuh besar. Di sini, yang bertumbuh malah bukan anak-anaknya, tapi pejabatnya. Elitenya kenyang, walau yang makan adalah warganya.

Demikianlah ironi yang muncul ketika publik diguncangkan dengan kasus korupsi dalam program MBG yang dilakukan oleh mantan Kepala BGN beserta konco-konconya. Program yang konon dirancang untuk menyelamatkan generasi masa depan dari stunting, kekurangan gizi, dan keterbelakangan kualitas sumber daya manusia. Negara menyiapkan makanan yang diklaim bergizi, tapi entah bagaimana, yang bertambah berat bukan badan anak, tapi berkas penyidikan.

Barangkali, memang begitu cara kerja pembangunan di republik ini. Ketika negara membangun program yang mengatasnamakan rakyat, selalu ada kelompok yang menganggap dirinya bagian dari rakyat, dan karena itu paling berhak menikmati hasilnya lebih dulu. Karena korupsi tak mau dianggap sebagai budaya, sebut saja tindakan ini sebagai kebudayaan politik. Sebab, tindakan ini nampaknya terlalu betah tinggal di dalam birokrasi.

Korupsi, sering kali bukan kecelakaan. Ia lebih mirip tradisi. Tradisi ini tidak pernah diajarkan secara resmi, tapi selalu berhasil diwariskan. Bedanya, tradisi yang satu ini tidak pernah diajarkan secara resmi, tetapi selalu berhasil diwariskan. Mata kuliah yang diajarkan di kampus, biasanya pendidikan anti korupsi. Tidak ada semacam sekolah kader bertajuk “Cara Mengunyah APBN untuk Pemula”. Tapi entah kenapa, lulusannya selalu saja ada. Kelulusan mereka ditandai bukan dengan toga, tetapi dengan bertambahnya aset yang sangat sulit dijelaskan.

Ada hal yang lucu dari korupsi. Bukan korupsinya, tapi cara kita bereaksi terhadapnya. Setiap kali pejabat ditangkap, kita terkejut. Presiden terkejut. Politisi terkejut. Partai terkejut. Kolega terkejut. Tetangga terkejut. Bahkan, kadang-kadang pelakunya sendiri juga ikut terkejut. Setelah itu, konferensi pers dilakukan dengan pernyataan bahwa pelaku telah mencederai kepercayaan publik. Kalimat itu sebegitu seringnya diucapkan, sampai-sampai layak diakui sebagai lagu kebangsaan kedua.

Terlepas dari masalah keterbatasan anggaran dan skala prioritas, MBG pada dasarnya adalah ide yang mulia. Anak-anak diberi makanan bergizi, stunting diturunkan, kualitas manusia diperbaiki. Tidak ada yang salah dengan gagasan itu. Masalahnya muncul ketika program ini dipertemukan dengan spesies paling adaptif dalam ekosistem politik Indonesia, pemburu rente. Mereka ini manusia super. Mereka bisa mencium aroma anggaran dari jarak yang tidak bisa dideteksi satelit. Mereka dapat menemukan celah regulasi lebih cepat daripada auditor menemukan laporan. Dan yang paling berdecak kagum, bila negara mengumumkan proyek bernilai triliunan pada pukul 8.00 pagi, pukul 8.02 mereka sudah tahu siapa saja yang harus dihubungi.

Sebagian orang percaya bahwa koruptor itu mencuri uang negara. Sebenarnya itu definisi lama yang kurang menghargai inovasi birokrasi. Koruptor tidak mencuri uang negara, mereka mengelolanya. Tapi karena tidak ada deadline, pengelolaannya jadi terlampau lama di dalam kantong sendiri dan kantong orang-orang yang mereka percayai.

Sosiolog Universitas Indonesia asal NTT, Ignatius Kleden, dalam buku “Menulis Politik: Indonesia sebagai Utopia (2001)”, secara implisit mengatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak tumbuh sendirian. Ia dibesarkan oleh budaya paternalistis yang memelihara hubungan patron-klien. Sebagai kiasan dari patronase ini, Anda dapat membayangkan negara berubah menjadi meja makan besar, kursinya terbatas, makanannya tumpah ruah, tapi yang menentukan siapa boleh duduk bukanlah kemampuan, melainkan kedekatan. Hubungan semacam ini tidak membutuhkan integritas, tapi kesetiaan. Tidak perlu kompetensi, cukup kedekatan. Tidak perlu kapasitas, cukup akses.

Ignatius Kleden juga menyebut bahwa, masyarakat cenderung mewajarkan bahkan meniru apa yang dilakukan oleh figur yang mereka hormati, tanpa terlalu mempertanyakan apakah perbuatan itu layak diteladani atau tidak. Ketika segelintir elite menggunakan kekuasaan untuk kepentingan publik, masyarakat belajar tentang pelayanan. Ketika segelintir elite menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarga, kolega, kroni, atau jaringan politik, masyarakat belajar tentang cara mendapatkan keuntunganmelalui kedekatan, bukan melalui prestasi. Di titik ini, korupsi bukan lagi masalah hukum, ia bertransformasi menjadi budaya politik.

Hal ini persis seperti yang dijelaskan ilmuwan politik Rumania, Alina Mungiu-Pippidi. Menurut Alina (2015), dalam banyak negara, korupsi bukanlah deviasi dari sistem, melainkan bagian inheren dari pola tata kelola yang disebut particularism, yaitu suatu kondisi ketika hubungan personal lebih berkuasa daripada aturan yang seharusnya berlaku bagi semua orang. Dengan kata lain, masalahnya bukan tikus yang masuk ke lumbung, tapi tikus yang ikut mendesain lumbung. Itulah kenapa, saat ditanyai oleh Andy. F Noya pada 2008 lalu dalam program Kick Andy, kenapa Gus Dur membakar lumbung tikus, padahal cukup perlu membunuhnya saja? Gus Dur kemudian berseloroh bahwa lumbungnya sudah dipenuhi tikus. Buku-buku hukum barangkali berbicara tentang kesetaraan, tapi praktik sehari-hari kadang lebih percaya pada nomor telepon dan kartu nama.

Program MBG ini sendiri merupakan proyek raksasa. Dan seperti yang Anda tahu, proyek besar selalu membawa dua hal sekaligus, harapan besar dan peluang besar. Harapan besar bagi rakyat, peluang besar bagi pemburu rente. Begitu ada kasus korupsi baru, publik dibuat terkejut. Padahal pola ceritanya hampir selalu sama. Anggaran besar, pengawasan lemah, konflik kepentingan, penunjukan yang tidak transparan, jaringan patronase, lalu penyidikan. Kemudian konferensi pers. Demikian siklusnya yang begitu-begitu terus.

Sayangnya, negara acap kali lebih rajin membuat slogan antikorupsi daripada membangun sistem antikorupsi. Kita memperbanyak baliho, koruptor memperbanyak rekening. Kita membuat seminar, mereka membuat skema. Kita membuat satgas, mereka membuat jaringan. Pertandingannya tidak pernah seimbang.

Kasus BGN, apabila seluruh tuduhan itu terbukti, bukan sekadar kisah tentang uang yang hilang. Ia adalah cerita tentang bangsa yang ingin memberi makan masa depannya, tetapi masih harus berhadapan dengan orang-orang yang menganggap APBN sebagai prasmanan keluarga. Dan seperti semua prasmanan yang tidak dijaga, selalu ada yang mengambil lebih banyak daripada yang seharusnya. Bukan karena lapar, tapi karena mereka yakin kalau tidak akan ada yang menghitung berapa banyak yang mereka ambil.

Negara memang khawatir dengan stunting pada anak-anak, namun ada stunting lain yang lebih berbahaya. Namanya stunting integritas. Kabinet semakin gemuk, anggaran tumbuh besar, hingga kekuasaan yang terus meluas. Hanya rasa malu saja yang tubuhnya konsisten pendek. Dan barangkali, yang paling takut pada korupsi, bukanlah koruptornya, tapi kas negara. (*)