Tandaseru — Pelabuhan Speedboat Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara belum ada tanda-tanda bakal diperbaiki. Padahal, dermaga yang bolong-bolong bahkan membuat penumpang beberapa kali jatuh ke laut.
Ketua Organisasi Speedboat Pulau Morotai Junaidi Wangko kepada tandaseru.com mengungkapkan, kondisi dermaga bermaterial kayu tersebut memprihatinkan juga membahayakan. Pasalnya, kayu yang rusak membuat dermaga berlubang sehingga kerap membuat penumpang jatuh.
“Di pelabuhan ini sudah sering orang celaka ulang-ulang dan ada masyarakat yang jatuh ke laut termasuk. Belum lama ini juga ada yang jatuh,” ungkap Junaidi, Kamis (31/12).
Menurutnya, kerusakan dermaga mulai terlihat pada 2012. Masuk 2014, kerusakannya kian parah hingga kini.
“Memang yang pelabuhan kayu ini kami sempat rawat. Di tahun 2019 itu saya dan teman-teman pernah renovasi sesuai dengan anggaran organisasi speedboat kami. Kami renovasi ruang tunggu dan benahi sedik-sedikit dengan anggaran kami sendiri, kami keluarkan hampir Rp 20 juta,” jelasnya.
Junaidi bilang, Pemerintah Daerah Morotai harus bertanggungjawab mencari cara memperbaiki dermaga tersebut. Sebab Morotai merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia.
“Untuk kembangkan pariwisata di Morotai, makanya minimal dermaga itu dia mendukung. Masak orang dari jauh-jauh datang baru jembatan dia punya model begitu?” cetusnya.
Ia menambahkan, DPRD Morotai juga harus punya kepedulian mendorong perbaikan dermaga.
“Padahal mereka sering lewat pelabuhan ini, lihat sendiri kondisi dermaga. Jadi kami tidak perlu kasih tahu lagi, mereka sudah tahu,” ujarnya.
Bupati Benny Laos, kata Junaidi, pernah memanggil dirinya dan mempertanyakan soal dermaga. Hanya saja, menurutnya Bupati enggan membangun pelabuhan di lokasi yang sama meski ia mengaku sudah ada anggaran.
“Entah mungkin (karena) satu sisi itu bukan lahan Pemda. Jadi harus dialihkan ke Taman Kota Daruba. Tapi kalau dialihkan kami yang keberatan karena di sana banyak karang,” sambungnya.
Di sisi lain, aset pelabuhan tersebut masih menjadi milik Pemerintah Provinsi. Sebab belum ada penyerahan secara tertulis.
“Lahannya punya Perhubungan Laut, tapi bangunannya mulai dari pelabuhan sampai ruang tunggu itu punya Provinsi,” jelas Junaidi.
Ia berharap, Pemda dan Pemprov bisa sama-sama bergerak untuk kebaikan masyarakat. Tidak lagi mengutamakan egoisme kewilayahan.
“Padahal ini untuk kepentingan orang Morotai. Apalagi Morotai ini kan mau kembangkan pariwisata. Kalau bisa pembangunan speedboat secepatnya diperbaiki, jangan kasih biar begini terus. Kalau pelabuhannya bagus kan perhubungan juga bisa jadi bagus,” tandas Junaidi.
Tinggalkan Balasan