Berikut Skema pembiayaan Program pendidikan gratis yang dicanangkan MK-BISA:
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, jumlah siswa SMA sederajat di Provinsi Maluku Utara saat ini diperkirakan mencapai 44.809 siswa. Untuk melaksanakan program ini, tim MK BISA memperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 miliar per tahun. Jumlah ini dihitung berdasarkan estimasi biaya rata-rata SPP di provinsi ini, yang akan dikelola secara transparan dan akuntabel guna memastikan program berjalan tepat sasaran.
Basri Salama, calon Wakil Gubernur yang mendampingi Kasuba, menjelaskan bahwa anggaran akan disalurkan berdasarkan skema yang mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa.
“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran. Program ini akan diprioritaskan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, dengan sistem pendataan yang jelas dan akurat,” jelas Basri.
Skema Penyaluran Berdasarkan Kelas Ekonomi
Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I (Ekonomi Rendah.
Seluruh biaya SPP akan ditanggung penuh oleh pemerintah provinsi tanpa syarat tambahan. Berdasarkan estimasi, sekitar 60 persen atau 24.000 siswa masuk dalam kategori ini. Alokasi anggaran sebesar Rp 24 miliar akan disalurkan untuk menjamin seluruh siswa dari keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I mendapatkan pendidikan tanpa kendala biaya.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak dari keluarga kurang mampu terhenti pendidikannya hanya karena faktor ekonomi. Program ini adalah bentuk kepedulian kami kepada mereka yang selama ini kesulitan,” tegasnya.
Keluarga Sejahtera Kategori II (Ekonomi Menengah)
Untuk keluarga dengan ekonomi menengah, pemerintah akan memberikan subsidi sebagian biaya SPP. Sekitar 30 persen atau 12.000 siswa diperkirakan berasal dari kategori ini. Pemerintah provinsi akan mengalokasikan Rp 12 miliar untuk subsidi bagi keluarga menengah, agar mereka tetap dapat memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka.
“Kami berusaha untuk tidak hanya memberikan bantuan penuh pada kelompok paling membutuhkan, tetapi juga memberikan subsidi bagi kelompok ekonomi menengah. Mereka pun layak mendapat akses pendidikan yang terjangkau,” tambah Basri.
Tinggalkan Balasan