Basri Salama: Politik Identitas Bukan Sesuatu yang Buruk

Tandasru — Narasi politik identitas mencuat dan menjadi hangat diperbincangkan usai diskusi publik bertema “Pilkada dan Wajah Maluku Utara” di Kota Ternate, Sabtu (14/09/2024) malam. Narasi ini muncul ketika panelis Margarito Kamis dalam diskusi tersebut menyentil soal memilih pemimpin harus berdasarkan kompetensi, bukan karena latar agama, suku maupun ras.

Pernyataan Margarito ini bukan tanpa alasan, sebab sejak dari pemilu ke pemilu atau dari pilkada ke pilkada, isu-isu SARA ataupun narasi politik identitas tidak pernah sepi dari panggung politik. Suka atau tidak suka para aktor politik menyadari betul bahwa dalam pilkada tidak cukup hanya mengandalkan adu gagasan, atau membuat visi-misi yang memuat program-program tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan atau kesehatan gratis dan seterusnya, akan tetapi membangun narasi politik identitas juga menjadi bagian yang cukup signifikan dalam upaya memenangkan pertarungan politik. Namun di sisi lain bersamaan dengan itu, memainkan narasi politik identitas juga bisa jadi ancaman terjadinya perpecahan.

Menanggapi narasi politik identitas ini, Basri Salama, salah satu bakal calon wakil gubernur Maluku Utara mengatakan kita tidak boleh memahami atau memaknai politik identitas itu sebagai sesuatu yang buruk yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Akan tetapi semestinya kita harus memahami politik identitas itu sebagai ciri atau karakter dari bangsa ini. Ambil contoh deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu lahir dari bersatunya organisasi-organisasi yang berlatar suku sebagai identitas mereka, seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan lain-lain. Sumpah Pemuda itu menjadi simbol dari semangat persatuan bangsa yang terlahir dari politik identitas,” tegasnya.

Karenanya, kata Basri, jika kita ingin memaknai narasi politik identitas dalam konteks pilkada itu adalah hak yang melekat pada setiap orang, maka narasi itu tidak boleh dianggap sesuatu yang berbeda.

“Demokrasi kita adalah demokrasi yang menganut faham one man one vote. Oleh karena itu, ketika ada orang menentukan pilihannya karena agama, atau suku maka kita tidak bisa melarang atau mencoba merasionalisasi pilihannya. Dalam konteks ini, penggunaan identitas dalam politik adalah sah dan belum tentu berbahaya bagi demokrasi,” tandasnya.