“Tetap bersikap profesional, humanis dan tegas dalam setiap tindakan yang diambil selama pengamanan pilkada penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif,” sambung Stephen.

Ia menambahkan, dalam menjalankan tugas penegakan hukum selama pilkada, Polri harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang kuat tanpa memandang latar belakang politik pihak-pihak yang terlibat.

“Setiap bentuk pelanggaran hukum selama pilkada, baik itu dari penyelenggara, peserta maupun masyarakat harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Jaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri dengan menunjukkan sikap yang profesional dan tidak memihak,” tegasnya.

Perlindungan masyarakat adalah prioritas utama selama proses pilkada. Polri harus memastikan hak-hak masyarakat, terutama hak pilih, terlindungi dengan baik dan tidak boleh ada intimidasi, ancaman atau tindakan yang mengganggu kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.

“Tugas kita adalah menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan, berikan perlindungan kepada semua pihak secara adil dan pastikan pilkada berjalan dengan aman dan damai,” tandasnya.