Disamping keterlambatan gaji, kata Hamid, pihaknya juga menuntut pembiayaan sparepart angkutan sampah roda tiga yang mereka operasikan.
Masalah ketidakjelasan pembiayaan sparepart ini dirasa sangat memberatkan petugas karena setiap terjadi kerusakan petugas lah yang harus memperbaiki dengan ongkos sendiri.
Hal tersebut kata dia, sudah dialami hampir semua petugas sejak 2023 lalu. Tepatnya, semenjak peralihan anggaran perawatan sparepart dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate ke pemerintah kecamatan masing-masing.
“Torang bawa pemerintah punya tapi rusak torang yang ganti itu. Karena belum ada anggaran untuk sparepart yang ada cuma BBM,” timpal dia.
Ditanya alasan tidak adanya pembiayaan perawatan sparepart, kata Hamid, pemerintah kecamatan selalu berdalih belum dianggarkan padahal setelah dicek anggaran tersebut tersedia per-tiga bulan.
Dalam aksi tersebut, Hamid mengaku sudah direspon oleh Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
“Jawaban pak sekda masalah gaji torang disuruh buka rekening masing-masing di BPRS supaya sudah tidak ada kendala. Sparepart dari sekda paksakan kepada bendahara kecamatan mulai besok itu harus kasih masuk permintaan anggaran,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan