Sementara itu, Adnan Ways, owner Piling News, mengkritik pemerintah daerah yang dinilai kurang memberikan fasilitasi bagi para vendor atau pengusaha lokal di tengah arus investasi yang masuk.
“Kerja sama profesional yang progresif diperlukan untuk merawat optimisme warga dan pemerintah,” ujar Adnan. Ia juga menyoroti minimnya kontribusi pemerintah daerah terhadap media lokal.
Jurnalis Tandaseru.com, Ardian Sangaji, menyoroti rendahnya indeks kebebasan pers di Maluku Utara, yang berada dua tingkat di bawah rata-rata nasional.
“Penyebab utamanya adalah pengabaian pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi,” kata Ardian.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan intervensi aparat penegak hukum dalam proses politik, serta kekhawatiran bahwa pilkada kali ini tidak bebas dari kepentingan oligarki.
“Ada juga dugaan penyimpangan keuntungan dari sumber daya alam yang perlu diinvestigasi lebih lanjut,” tambahnya.
Reporter Istana FM Fajarrudin Limau menambahkan, pentingnya komitmen pemerintah dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada warga di sekitar tambang.
“Jangan sampai izin tambang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat,” tandas Jaja.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dan masyarakat Maluku Utara untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kebebasan pers, pengusaha lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan