“Sementara pemda masih berpikir instan dan tidak merencanakan masa depan,” tambah salah satu tokoh pemekaran Provinsi Maluku Utara ini.
Ia berharap visinya untuk Maluku Utara dapat membawa perubahan signifikan dan mengembalikan politik gagasan yang lebih konstruktif dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, Basri menekankan pentingnya memastikan kebebasan pers dalam memberitakan informasi, mengontrol, dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah perlu mendorong kemandirian pers melalui program yang kolaboratif,” ujar Basri.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data pendapatan daerah, terutama di sektor industri pertambangan, serta mengatasi kemiskinan pascatambang.
“Menumbuhkan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas dalam program pembangunan yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Basri.
Ia pun mengingatkan akan bahaya politisasi birokrasi yang dapat menghambat pembangunan daerah.
Tinggalkan Balasan