Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, rakorda ini merupakan momentum penting memperkuat koordinasi, menyusun strategi, dan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam penanggulangan bencana.
“Selaku Bupati Halbar, saya berharap melalui forum ini kita dapat menghasilkan kebijakan dan program kerja yang efektif serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” tandasnya.
Sementara Kepala BPBD Provinsi Malut Fehby Alting dalam sambutannya menyampaikan, sesuai data BPBD, kejadian bencana di Indonesia pada 2023 hampir 90 persen bencana hidrogeologi, sedangkan 10 persen bencana geologi. Maka dari itu peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi prioritas untuk mempersiapkan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana.
“Memberikan edukasi ke masyarakat sangatlah penting, sehingga masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana,” ucapnya.
Fehby juga berharap pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penanggulangan bencana meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masayarakat, perlindungan hal masyarakat dalam pengungsian. Masyarakat juga berkewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran.
“Saya berharap kepada seluruh peserta kabupaten/kota setelah mengikuti kegiatan ini dapat memberikan pertimbangan dan masukan pada masing-masing kepala daerahnya ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.