Ia juga menyayangkan bungkamnya DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif.
“Ini lembaga yang tugasnya mengawal agenda-agenda kerakyatan, namun kehilangan ‘taringnya’ di mata pemerintahan. Ada apa ini semua? Anggota DPRD dapil IV (sekarang dapil III) sejak awal tidak bisa berbuat apa-apa. Tiga orang itu miskin ide dan gagasan, miskin kepedulian terutama soal pelabuhan yang merupakan kebutuhan dasar warga Hiri. DPRD terkesan cuman urus pokir, sambil menunggu gaji. Paling tidak mereka harus bergerak bersama memberi ketegasan dan kepastian ke pemerintah kota. DPRD harusnya berdiri bersama rakyat, bukan sekedar mengurus isi perut masing-masing. Terlalu lemah fungsi DPRD yang ada saat ini,” cecar Wawan.
Jauh lebih fatal, tukasnya, pemerintah seperti menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal membangun pelabuhan termasuk bagian penting dari upaya pengembangan wilayah secara ekonomis maupun sosial. Kecenderungan ini yang hilang dari perhatian pemerintah.
“Hari ini, Sekda Kota Ternate telah berganti. Rizal Marsaoly yang dulunya Kepala Bappelitbangda gagal mengawal pembangunan pelabuhan secara baik. Dalam rekam jejaknya sebagai pejabat daerah, beliau termasuk orang yang banyak bicara menyampaikan janji pelabuhan, namun tidak disertai kerja-kerja nyata. Kini menjadi sekda, artinya Ketua TPAD Kota Ternate berada di tangan beliau. Kita lihat apa yang beliau sampaikan lagi tentang pelabuhan ketika pintu masuk sudah tertutup. Pemerintahan ini telah membentuk lingkaran dinasti lokal yang tidak disertakan perencanaan kebijakan yang adil dan terbuka di Kota Ternate. Kami tunggu sekda sebagai Ketua TAPD bicara, meskipun saat ini mereka semua telah gagal memenuhi janji bahwa pelabuhan Hiri selesai tahun lalu (2023). Mereka sudah berbohong secara terbuka,” ungkap Wawan.
Tahun 2024 ini, tambahnya, APBD Induk 2024 yang diwacanakan Rp 12 miliar untuk pelabuhan dipercepat proses tendernya, supaya kesalahan, kelalaian dan kebohongan yang terjadi seperti tahun lalu tidak terulang.
“Kami muak jika Induk 2024 nanti kasusnya sama dengan tahun lalu di mana pekerjaan baru dikerjakan bulan September. Pemerintah ini harus tepati janji. Pelabuhan Hiri harus selesai sebelum masa jabatan Wali Kota Tauhid Soleman berakhir. Jika tidak, gerakan ini akan mengabadikan nama Wali Kota Tauhid Soleman adalah tipe pemimpin yang munafik. Pemimpin yang tidak punya karakter kepemimpinan,” tandas Wawan.
Tinggalkan Balasan