Menurutnya, pemkot tidak memiliki keberpihakan sedikit pun terhadap warga Hiri.
“Tentu publik akan tahu kebusukan politik kekeluargaan yang dibangun di dalam kepemimpinan Ternate Andalan hari ini. Yang jelas bahwa kota ini mau diatur sesuai dengan kehendak sekelompok keluarga berencana yang tidak lagi TULUS terhadap rakyatnya, sama seperti dengan anggota DPRD Kota Ternate yang mestinya berperan penting dalam urusan politik kerakyatan malah melepas begitu saja tugas dan tanggung jawabnya,” tandasnya.
Sementara pemuda Hiri, Wawan Ilyas, menambahkan sejak awal AMPUH sudah menegaskan ke pemerintah kota, dalam hal ini Dinas PUPR, bahwa alokasi anggaran dermaga lewat APBD Induk 2023 senilai Rp 2,2 miliar harus dikerjakan lebih awal. Supaya di APBD Perubahan 2023 nanti bisa ditambahkan pagu anggarannya dan pekerjaan bisa dilanjutkan.
“Sayangnya, pemkot lalai. Mereka berbohong ke warga Hiri. Anggaran Induk dikerjakan sudah masuk September, meskipun papan proyeknya tertulis 7 Agustus. Dalam kondisi itu, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan dengan anggaran APBD Perubahan karena waktu mepet. Ini artinya pemkot gagal buat perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokasi. Pemkot membangun tanpa data,” tegasnya.
Kondisi yang terjadi di pelabuhan saat ini (pintu masuk tertutup akibat ombak), tuturnya, adalah bukti nyata betapa bobroknya pemerintahan Wali Kota dan jajarannya yang suka umbar janji terhadap warga.
“Perencanaan yang tidak terukur dan tidak terstruktur. Sampai sekarang toh master plan juga kita tidak tahu mau seperti apa model konstruksi pelabuhan itu. Pemkot juga tidak transparan,” sesalnya.
“Saya tidak tahu anggaran Rp 12 miliar yang diwacanakan dalam APBD Induk 2024 itu sudah sampai di tahap mana. Toh, sampai sekarang kita tidak tahu kejelasannya karena kebijakan politik pemerintahan tidak transparan. Budaya berpemerintahan di masa Pak Tauhid Soleman ini sangat buruk,” imbuh Wawan.
Tinggalkan Balasan