Menurutnya, kondisi kasda saat ini tersisa Rp 2 miliar, sementara permintaan yang masuk dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp 362 miliar.

“Jadi bukan Badan Keuangan menahan-nahan proses pembayaran, namun karena kondisi kas yang tidak memungkinkan,” tandasnya.