“Untuk anggaran ADD kepala desa saya tidak ikut campur, karena itu memberdayakan masyarakat di desa. Jadi kepala desa kalau mau netral ya netral, tapi kalau berpihak sebentar nanti risikonya tinggi,” ujarnya.
Rusli juga menyentil pembangunan di Morotai. Menurutnya, Morotai ke depan tidak perlu lagi banyak pembangunan.
“Jadi uang difokuskan untuk menyejahterakan masyarakat Morotai, kemudian nanti honor pegawai nanti diangkat sesuai kebutuhan,” tukasnya.
Menurutnya, selama ia jadi bupati Morotai, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya BPKAD sudah harus bayar gaji dan honor.
“Dulu saya punya istilah, kalau berani terlambat, kadis keuangan tewas. Tukang sapu di zaman saya itu (gajinya) Rp 1,5 juta, sekarang sisa Rp 700 ribu. Nanti berikut saya kasih naik jadi Rp 2 juta dan naik terus,” janji Rusli.
Begitu pula gaji imam dan pendeta yang mana di zamannya Rp 1,5 juta per bulan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.