“Bahkan transisi Pj Bupati dan jajarannya hari ini, setiap problem terjadi di Morotai sulit diselesaikan. Misalnya TTP ASN dan gaji aparatur desa berbulan-bulan ditunggak, kemudian APBD Perubahan yang sampai hari ini tidak ada kejelasannya. Ini kan soal yang prinsip harus diselesaikan,” beber Parto.
Ia menambahkan, yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah Pj Bupati. Mestinya ia punya sikap tegas mengambil alih menyelesaikan masalah.
“Jangan berbelit-belit. Masak ditanya soal masa jabatan Plt Sekda, jawaban no comment. Padahal dia adalah Pj Bupati yang punya kewenangan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jika dia sudah tidak lagi mampu mundur saja, sebelum dimintai oleh rakyat untuk mundur, saya kira begitu. Karena polemik ini rakyat jadi sengsara atas kegaduhan yang diciptakan oleh Pj Bupati,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan