Tandaseru — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota di Maluku Utara untuk bisa memanfaatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui APBD.
Menurut Jokowi, ekonomi Maluku Utara berhasil tumbuh sampai 23 persen imbas dari kebijakan hilirisasi nikel yang gencar dilakukan sejak 2015. Hanya saja, Jokowi menyayangkan angka kemiskinan di Maluku Utara masih terbilang tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, dikutip tandaseru.com, Senin (17/7), jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada Maret 2023 sebesar 83,80 ribu orang, naik 1,66 ribu orang terhadap September 2022 dan naik 3,93 ribu orang terhadap Maret 2022.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 6,17 persen, naik menjadi 6,23 persen pada Maret 2023.
Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 6,45 persen, naik menjadi 6,55 persen pada Maret 2023.
“Jangan sampai ada terus yang menulis bahwa kemiskinan di Maluku Utara masih ada. Ya, itu tugas Pemprov kab/kota yang diselesaikan lewat APBD, karena APBD juga mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan yang ada di sana,” ujar Jokowi dilansir CNBC Indonesia, Senin (31/7).
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.