“Jangan asal ngomong. Christovel tidak sadar kalau apa yang dipaparkan di media saat ini hanya memperpermalukan diri sendiri. Selain itu nama baik partai pun ikut terseret,” sambungnya.

Ia memaparkan, gaji 13 adalah hak ASN yang secepatnya harus dibayar. Hanya saja, karena kelalaian pemda Halbar dalam mengatur keuangan, sehingga komponen gaji 13 akhirnya terabaikan. Bahkan, kondisi seperti saat ini pun mereka masih berusaha unjuk gigi di hadapan publik melalui media.

“Kebijakan nasional terkait gaji 13 ya sederhananya adalah hadir untuk membantu meringankan beban para ASN untuk belanja kebutuhan pendidikan anak di awal tahun ajaran baru masuk sekolah, bukan di pertengahan atau di akhir tahun ajaran,” timpalnya.

Tamin membandingkan kejadian serupa yang juga dialami daerah lain. Hanya saja, daerah lain di Indonesia dengan benar menerjemahkan PMK tersebut. Dengan begitu, tepat di tanggal 15 dan di akhir bulan Juni, gaji 13 sudah dibayar.

“Oleh Karena itu sebenarnya seorang Christovel tidak perlu lagi bersuara, apalagi cuma asal bersuara. Tapi bagaimana sebagai jubirnya partai pendukung pemerintah, seorang Cristovel harus inovatif memberikan masukan kepada pemerintah, agar pembayaran gaji 13 secepatnya dilakukan,” ujarnya.

Menurut mantan anggota DPRD itu, jika sikap kritisnya kepada pemerintah bukan hanya menjelang pemilu, tetapi sejak awal pemerintahan JUJUR ia sendiri sudah gencar mengkritisi kerja-kerja pemerintah yang tidak becus.