“Tentu kita lakukan sesuai jadwal yang ada,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya bahkan telah meminta pendapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengenai kasus ini.

“Karena penerima hibah ini banyak, ada beberapa stakeholders termasuk KONI yang membawahi cabor,” pungkasnya.