Tandaseru — Pengamat politik Pulau Morotai, Maluku Utara, Parto Sumtaki, menilai birokrasi di Kabupaten Pulau Morotai terkesan dikendalikan elite politik tertentu.
Hal ini diungkapkan Parto saat menjadi pemateri dialog KNPI dalam rangka refleksi 14 tahun usia Kabupaten Morotai, Senin (22/3) malam.
“Pengelola birokrasi atau pemerintah kita itu dikendalikan oleh tangan-tangan elite pengendali. Itu yang bahaya sebetulnya,” ujar Parto saat dalam dialog resmi KNPI.
Menurutnya, transisi satu tahun terakhir secara kasat mata dapat disaksikan pemerintahan hari ini dikendalikan dari Jakarta. Bahkan sekelas APBDes pun dikendalikan elite politik.
“Menu APBDes semua sama 88 desa, padahal masing-masing desa memiliki karakteristik berbeda-beda,” cetusnya.
Halaman
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan