“Soal prioritas kita melihat bahwa masyarakat itu memiliki hak yang sama terlayani infrastruktur dengan baik, wilayah mana yang akan dibangun lebih dulu tentu harapannya adalah semuanya menjadi prioritas, tetapi tidak bisah dijawab sekaligus,” ujarnya.
“Jadi jawaban mana yang dijawab pertama kali adalah daerah atau wilayah yang dokumennya paling lengkap duluan, dan usulannya akan dimasukkan segera mungkin. Kalau memang tidak bisa di APBN 2023 maka akan dimasukkan di 2024,” pungkas Irine.
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan