Ia mengatakan, kadang sebagian menilai bahwa musrenbang ini hanya forum saling membohongi. Maka dari itu ia mengarahkan agar musrenbang tidak ada penilaian seperti itu maka yang pertama adalah mendiskusikan, merancang, dan mengajukan.

“Misalnya anggaran hanya 10 tersedia jangan usulkan 100. Hal-hal seperti itulah yang terkadang membuat image pelaksanaan musrenbang itu tidak bagus,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan, musrenbang itu ada dua materi kegiatan yang paling urgen, yaitu mengevaluasi yang lalu kemudian menyusun yang sekarang, sehingga yang belum diakomodir tahun lalu diangkat ulang dan bisa diusulkan tahun ini.

“Karena musrenbang muatannya dua itu mengevaluasi dan menyusun perencanaan, tinggal kita mencari sumbernya. Sehingga Bappeda dan masing-masing SKPD lainnya harus diarahkan betul, sehingga kegiatan yang diusul itu bisa dipilah yang mana APBD kabupaten, provinsi dan pusat,” terang James.

Ia menambahkan, terkait program Rp 100 juta per desa, ia mempersilahkan desa membuat perencanaan.

“Tetapi belum bisa direalisasikan di tahun 2024, tetapi desain perencanaannya dipersiapkan tinggal kita mencari sumber dananya dari mana. Misalnya Dana Desa mendanai berapa kabupaten, provinsi mendanai berapa. Silahkan merencanakan tetapi tidak serta merta tahun depan kita menganggarkan karena beban kita soal hibah Pilkada di tahun depan itu sangat cukup besar,” pungkasnya.