“Padahal sudah rapat bersama dengan Pak Bupati. Sudah sepakati. Tapi implementasinya tidak ada,” ungkap Djohir.

Djohir menambahkan, sesuai keinginan Presiden, tender proyek harusnya sudah selesai pada triwulan pertama alias Maret mendatang.

“Tapi sudah mendekati Maret ini juga belum ada. Mungkin alasannya belum lengkap,” katanya.

Djohir sendiri menyesalkan hal tersebut. Sebab menurutnya, lambannya tender proyek berisiko pada keterlambatan pekerjaan.

“Risikonya kan di dinas, karena yang punya paket kan Dinas. Sekarang kan peran PPK lebih besar. Kami hanya mereview dan kalau sudah lengkap ya siap tender,” tandasnya.