“Ini sangat urgen menyangkut hak-hak para guru. Karena itu seharusnya diutamakan, karena menyangkut nasib pendidikan di Maluku Utara,” katanya.
Menurutnya, ini adalah persoalan krusial di bidang pendidikan. Pasalnya, jika masalah mendasar ini tidak diselesaikan akan membuat permasalahan pendidikan semakin runyam.
“Saya kira ini tanggung jawab pemerintah provinsi melalui Dikjar yang perlu kita tuntut agar segera dipenuhi hak hak kalian,” ujar Rahmi di hadapan para guru honorer.
Sementara saat reses di SMA Negeri 2 Kayoa, para guru menyuarakan masih minimnya fasilitas baik gedung pertemuan sekolah, laboratorium hingga sarana olahraga untuk sekolah. Karena itu butuh perhatian.
Atas masalah ini, pihak sekolah meminta ada perhatian untuk dibangun guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.
“Informasi dan masukan ini akan kita perjuangkan untuk bisa diakomodir dalam APBD di 2024 mendatang,” kata Rahmi.
Tinggalkan Balasan