Begitu pula DID di zaman Namto dan Danny posisinya di angka Rp 29 miliar sekian.
“Dan 2021-2022 itu tenjadi penurunan sampai mentok di Rp 5 miliar dan lebih parahnya lagi di 2023 itu Rp 0,” tuturnya.
“Kita DPRD meminta penjelasan itu 7 kali pergeseran, dan salahnya di mana? Karena DPRD memiliki hak konstitusi itu ada, dan sebagai pemerintah daerah dan pejabat publik memiliki beban moral. Kita bersikap biasa-biasa saja seakan-akan tidak memiliki moralitas, bahkan kita terlalu berlebihan bereuforia terkait dengan Piala Dunia. Kan masih banyak pegawai honorer yang gajinya belum terbayar dan masyarakat kita yang masih susah ekonominya, tetapi kan mereka (pemda, red) biasa-biasa saja,” pungkasnya.
Usai menyampaikan unek-uneknya, Dasril memilih walk out dari sidang paripurna.
Tinggalkan Balasan