Untuk itu, jika tuntutan para sopir ini tidak segera diindahkan oleh Pemprov Maluku Utara, Nurlaela khawatir dampaknya bisa lebih parah bagi kondisi perekonomian di Maluku Utara.

“Mereka ini kan sebagai garda terdepan untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan, baik dari pangan, infrastruktur, medis, obat-obatan. Mereka ini distribusinya baik kepada masyarakat di Halmahera dan sekitarnya, mereka juga mendistribusikan ke wilayah tambang, mereka mendistribusikan sampai ke pelosok-pelosok yah bayangkan saja kalau tidak ada solusi mereka dalam waktu yang menunggu kepastian aktivitas distribusi kebutuhan untuk perekonomian di Maluku Utara ini dihentikan,” pungkasnya.