Namun menurut dia, meski ada masalah internal, Jasri sebagai wakil wali kota harus berjiwa negarawan dan tetap melaksanakan tugas sebagaimana telah diamanahkan masyarakat Kota Ternate.
“Artinya, rakyat Kota Ternate khususnya anak-anak muda ini kan menaruh harapan ke wali kota dan wakil wali kota,” kata Samar.
KNPI kata Samar, tak ingin mencampuri lebih jauh persoalan disharmoni antara kedua pemimpin ini. Namun, keduanya diharapkan dapat segera saling memaafkan dan agar lebih fokus menyelesaikan sejumlah visi-misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Ia pun berharap, di tahun-tahun terakhir masa jabatannya kedua pimpinan daerah ini bisa lebih bersinergi dan fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Persoalan BBM, persoalan ikan mahal persoalan segala hal kebutuhan di Kota Ternate ini harusnya Pak Wali dan Pak Wakil itu duduk bersama dengan OPD terkait membahas hal ini,” kata dia.
Ia pun menanggapi respon Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin yang terkesan tidak mau menyikapi masalah wakil wali kota yang jarang berkantor.
Samar menilai, sikap Muhajirin yang memilih no comment itu dikarenakan posisinya sebagai bawahan Jasri di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dimana Jasri sebagai Ketua DPW PKB Maluku Utara sedangkan Muhajirin sebagai Ketua DPC PKB Kota Ternate.
“Yah kalau ketua DPR dan Pak Wakil kan mereka satu partai otomatis dia tidak bisa komentar lah karena posisinya (Jasri) dia punya ketua wilayah, kan begitu,” jelas dia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.