Khususnya di Kabupaten Pulau Morotai, sambungnya, lebih tragis lagi. Sebab masyarakat juga telah terdampak kebijakan pemerintahan mantan Bupati Benny Laos dan mantan Wakil Bupati Asrun Padoma.
“Yang mana dua tahun terakhir ini sejak 2020 sampai dengan 2022 ekonomi Morotai sangat merosot, daya beli masyarakat menurun drastis, perputaran uang tidak stabil dan keluhan rakyat di mana-mana soal inflasi ekonomi, sehingga ini sangat menbebani rakyat Morotai,” ungkapnya.
“Jika ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM, maka saya sangat prihatin sekali dengan situasi dan kedaan Morotai saat ini. Sudah pasti hidup rakyat saat ini terbeban dengan dampak kenaikan harga BBM,” sambungnya.
Untuk itu, PKS meminta pemerintah pusat agar mengkaji kembali kenaikan BBM ini.
“Bila perlu batalkan kebijakan menaikkan harga BBM ini. Dalam melahirkan sebuah kebijkan, haruslah mengedepankan rasa keadilan dan kepekaan nurani bahwa rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan,” pungkas Rasmin.
Tinggalkan Balasan