Apabila tetap dilakukan, sambungnya, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menuai protes keras dari mahasiswa dan masyarakat.
“Di luar itu juga ada risiko sosial berupa ketidakpuasan masyarakat, protes, demonstrasi dan sebagainya jika harga BBM benar-benar dinaikkan,” tukasnya.
Adanya kebijakan kenaikan harga BBM, ujarnya, maka pemerintah mau tidak mau harus menanggung subsidi yang lebih besar.
“Tapi beban subsidi tambahan ini masih bisa diterima dibandingkan dampak negatif kenaikan harga. Dan lagi, pemerintah sebenarnya juga sedang menikmati windfall penerimaan tambahan dari kenaikan harga-harga komoditas,” tambahnya.
“Terakhir, jika mahasiswa melakukan demonstrasi di seluruh pelosok negeri secara pribadi sebagai warga negara itu adalah alternatif sebagai negara demokrasi jika rakyat tidak lagi menjadi prioritas dan seharusnya apabila ada gelombang demonstrasi itu terjadi pemerintah wajib menanggapi secara substansial dan demokratis,” tandas Harun.
Tinggalkan Balasan