“Tak bisa kita pungkiri pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencerdaskan generasi penerus harus memiliki hubungan baik dengan para guru. Peran guru sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.
“Namun kini banyak guru yang mengajukan permohonan pindah, salah satu alasannya karena tidak mendapat sertifikasi. Maka di kesempatan ini saya ingin sampaikan ke Ketua Umum PGRI Provinsi Maluku Utara agar bisa mencari jalan keluar dengan mempermudah sistem rekrutmen guru dalam tes sertifikasi,” imbuh Muhammad.
Sementara itu, Ketua Panitia Ramli Lating dalam laporannya mengatakan, Konkerkot ke-1 PGRI Kota Tidore Kepulauan adalah pemegang kekuasaan organisasi tertinggi di bawah Konferensi Kerja Provinsi PGRI Maluku Utara.
Konkerkot PGRI Kota Tidore Kepulauan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali yang membahas dan menilai pertanggungjawaban pengurus selama masa kerja kepengurusan dalam satu tahun dan masa kerja tahun berikutnya.
“Konkerkot ke-1 PGRI Kota Tidore Kepulauan ini diikuti oleh utusan peserta dari pengurus cabang setiap kecamatan yang terdiri dari 5 orang, jadi total peserta sebanyak 40 orang dari 8 kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Konkerkot ini dilaksanakan selama 1 hari,” tutur Ramli.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo, Unsur Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Kepala Kemenag Kota Tidore Kepulauan, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Ketua Umum PGRI Provinsi Maluku Utara, Ketua PGRI Kota Tidore Kepulauan, Kepala Kecamatan Tidore, serta Pengurus Cabang PGRI Kota Tidore Kepulauan.
Tinggalkan Balasan