Tandaseru — Produk hukum peraturan bupati (perbup) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, yang dikeluarkan di era Pemerintahan Benny Laos-Asrun Padoma sebanyak 269 perbup.
Sementara untuk peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan lewat Bagian Hukum Setda sebanyak 23 perda.
Kepala Bagian Setda Pulau Morotai Sulaiman Basri mengatakan, ada 13 perda yang tidak diparipurnakan.
“Itu nanti ditanyakan (alasannya) di lembaga DPRD. Yang penting sudah mengusulkan setiap tahun dari 2017,” kata Sulaiman, Selasa (7/6).
“Tahun 2017 sebanyak 52, tahun 2018 sebanyak 51, tahun 2019 sebanyak 57, tahun 2020 sebanyak 40, tahun 2021 sebanyak 52, tahun 2022 sebanyak 17,” paparnya.
Sementara 23 perda yang diterbitkan terdiri atas 4 perda pada 2017, tahun 2018 sebanyak 13 perda, tahun 2019 sebanyak 5 perda, tahun 2020 sebanyak 1 perda, dan tahun 2022 belum ada perda yang disahkan.
Tinggalkan Balasan