Ia mengakui, pemerintah daerah seperti dipermainkan. Ini ditandai dengan lemahnya posisi tawar Pemprov.
“Bahkan lebih miris lagi, daerah ini sepertinya tidak punya pemerintahan. Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah harus berani berfikir out of the box, ketimbang menjaga status quo dan hanya terkesan bermain aman atau mengelabui rakyat dengan retorika politik yang tidak jelas,” sentilnya.
Untuk itu, Malik berujar, Bapenda Provinsi Maluku Utara harus bekerja optimal dengan melakukan pendataan objek kendaraan di lokasi perusahaan. Dengan data akurat akan bisa diketahui berapa besar potensi pajak kendaraan bermotor maupun alat berat di lokasi pertambangan.
“Diperlukan ketegasan Pemerintah Daerah dalam soal pajak. Jika tidak, maka selamanya pemerintah daerah akan tetap dipermainkan oleh oligarki besar ini,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan