“Dari data kita baru tercover 201.456 jiwa, kurang lebih ada 160.039 jiwa atau 79,44 persen itu yang sudah tercover BPJS kesehatan,” kata dia.
Minimalnya, kata Nela, 95 persen warga kota harus mendapat akses finansial terhadap pelayanan kesehatan melalui kepesertaan program jaminan kesehatan nasional yaitu kartu indonesia Sehat JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
“Nah, kau kami lihat data 41.419 yang belum ini sebenarnya strateginya akan sangat mudah. Sangat mudah kenapa demikian, tergantung komitmen Pemerintah Kota Ternate,” jelasnya.
Ia pun memberikan contoh seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap warganya. Di mana semua warga Morotai didaftarkan oleh pemerintahnya sebagai peserta JKN.
Dari contoh tersebut, harusnya Pemkot Ternate melakukan hal yang sama, sehingga selanjutnya Pemkot tinggal melakukan klasifikasi mana masyarakat yang kurang mampu yang akan ditangani oleh pemerintah dan mana yang bisa melaksanakan iuran mandiri.
Tinggalkan Balasan