Untuk neraca perdagangan regional Maluku Utara sendiri, per Maret 2022 mencatat hal positif pada ekspor. Komponen ekspor pada bulan Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 60,57% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sampai dengan Maret 2022, komoditas yang paling banyak diekspor adalah Ferro Nickel, sedangkan perusahaan penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia Investment.
Untuk impor sendiri naik sebesar 17,75% dari bulan sebelumnya. Komoditas yang paling banyak diimpor yaitu berupa batu bara/antrasit dan perusahaan penyumbang devisa impor terbesar yaitu PT Kao Rahai Smelters.
Pada kesempatan yang sama Adnan menyampaikan bahwa isu strategis di Maluku Utara yakni terkait dengan perkembangan Covid-19 dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada bulan Maret, kasus Covid-19 turun signifikan menjadi 881 kasus, 1452 sembuh, dan 14 orang meninggal dunia. Turunnya kasus Covid-19 dan tingkat kesembuhan pasien ini memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelonggaran PPKM, khususnya pada sektor transportasi. Data Kemenkes per 12 April 2022 menunjukkan vaksinasi di Maluku Utara telah mencapai 83,27% untuk dosis 1, 49,54% dosis 2, dan 4,72%.
Melihat tren penurunan dan bertambahnya masyarakat yang menjalani vaksinasi, diperkirakan kasus Covid-19 di bulan April akan turun. Meskipun demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk selalu waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, untuk perkembangan DAK Fisik di Maluku Utara sampai dengan Maret 2022, telah terdapat realisasi sebesar Rp 20,82 Miliar atau 1,17% dari pagu. Angka ini terbilang masih rendah mengingat batas waktu penyaluran untuk tahap I adalah bulan Juli sebesar 25% dari pagu.
“Diharapkan Pemda dapat melakukan percepatan dalam realisasi DAK Fisik supaya kegiatan yang telah direncanakan pendanaannya melalui DAK Fisik dapat berjalan lancar. Untuk mewujudkannya perlu kerja sama Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap, benar, dan tepat waktu supaya dana dapat tersalur sehingga dapat segera diserap untuk membiayai kegiatan yang direncanakan didanai menggunakan DAK Fisik,” ucap Adnan.
Sedangkan untuk isu lokal di Maluku Utara yaitu berupa kontribusi program pemberdayaan UMKM dari tiap unit Kemenkeu di Maluku Utara terhadap perkembangan UMKM di Provinsi Maluku Utara, di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinaungi oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, BDS yang dilaksanakan oleh KPP Ternate, Program Keringanan Utang dan Lelang UMKM oleh KPKNL Ternate, serta Program Asistensi UMKM dalam kegiatan ekspor oleh KPPBC Ternate.
Tinggalkan Balasan