Tandaseru — Mahasiswa Universitas Pasifik Pulau Morotai, Maluku Utara, yang tergabung dalam Aliansi Morotai Menggugat (AMM) mengepung dan memalang kantor Disperindagkop-UKM, Senin (18/4). Pemalangan ini sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM dan sikap tak acuh instansi terkait mengawasi praktik mafia BBM di Morotai.
Dalam aksinya, massa menuntut Bupati Benny Laos mencopot Kepala Disperindagkop-UKM Nasrun Mahasari.
Selain memalang kantor, massa aksi juga mencabut papan nama kantor yang terbuat dari kayu.
Koordinator Aksi Faizal Habeba yang juga Ketua KNPI Pulau Morotai menyatakan tuntutan lain adalah mendesak pemerintah daerah dan Polres Morotai menangkap mafia BBM.
“Polres dan Pemda juga harus mengawal aliran Pertalite di Pulau Morotai, hentikan aliran Pertamax di pengecer, dan pemda harus memberikan subsidi BBM pada masyarakat 88 desa,” ujarnya.
“Pulau Morotai dengan krisis ekonomi yang terbilang cukup membuat gelisah. Bahkan ketika harga BBM naik dengan variasi harga, tetapi pemda tidak merespon ini sebagai kewajiban institusi pelaksana tugas negara,” tegas Faizal.
Menurutnya, pemda terkesan membiarkan begitu saja pengecer BBM atau mafia BBM yang memainkan harga.
“Malah puluhan pejabat jalan-jalan ke luar daerah dengan dalih studi banding,” cetusnya.
Ia menegaskan, surat edaran pemda yang melarang SPBU melayani pengecer tidak berdampak apa-apa. Nyatanya, di lapangan pengelola SPBU tetap membandel dan melayani pengecer lantaran tak ada sanksi apapun yang diberikan.
Sekitar pukul 12.40, massa bergeser ke Kantor Bupati Pulau Morotai, di mana mereka menerobos masuk ke dalam kantor tersebut. Korlap lantas mengistruksikan pimpinan atau perwakilan organisasi masing-masing untuk menemui Sekretaris Daerah M Umar Ali untuk hearing.
Tinggalkan Balasan