Tandaseru — Bupati Kabupaten Halmahera Utara Frans Manery mengandalkan 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan lobi-lobi ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah.

5 OPD unggulan ini diberikan tanggung jawab masing-masing mulai dari lobi pembangunan jalan dan jembatan, penanggulangan pasca bencana, kelistrikan, sektor perikanan, dan kebutuhan pertanian.

Sekretaris Daerah Halmahera Utara Erasmus Jhosep Papilaya mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara, Pemda telah menyiapkan skema dengan mengedepankan pelayanan prioritas, mulai dari pendidikan dan kesehatan.

“Pelayanan prioritas harus diutamakan,” ujar Erasmus dalam Musrenbang RKPD Provinsi yang berlangsung di Kota Ternate, Senin (18/4).

Dinas PUPR memiliki tupoksi untuk membangun jalan dan jembatan. Diketahui ruas jalan Kao-Pediwang sudah dikerjakan namun belum tuntas sehingga diharapkan di 2023 bisa diselesaikan.

Syukur dofu-dofu jika pemerintah provinsi bisa menyelesaikan di 2023,” tuturnya.

Kemudian, ada dua jembatan yakni jembatan Popon di Kecamatan Kao yang menghubungkan antar Kabupaten Halmahera Utara ke Halmahera Barat, jembatan Ngogamo di Kecamatan Kao Barat.

“Ini secara data akan kita perkuat lagi, yang kita harapkan agar APBD Provinsi 2023 bisa membiayai,” tukas Erasmus.

Ada pula jalan dan jembatan ruas Dokulamo, Salimuli, Ngajam, yang menghubungkan Kecamatan Galela ke Loloda.

“Bupati sudah mencoba menggunakan APBD kabupaten untuk membangun jalan, sehingga kita berharap provinsi bisa membangun jembatan,” ungkapnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan agar ada dukungan pemerintah provinsi dalam penanganan pasca bencana alam di Desa Roko, Kecamatan Galela Barat, dan Desa Tuguis di Kecamatan Kao Barat.

“Warga di dua desa ini kondisinya harus direlokasi secepatnya, karena sering dilanda banjir yang meluap di area perkampungan,” terangnya.

Erasmus juga meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memainkan perannya dengan mengaliri listrik di rumah penduduk yang belum teraliri listrik khususnya di Kecamatan Loloda Kepulauan, Kao Barat, dan Tobelo Barat.