Tandaseru — Asosiasi Bentor Pulau Morotai, Maluku Utara, menilai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM lemah mengontrol harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang menggila.

Selain kontrol atas harga BBM depot, Disperindagkop juga dinilai loyo mengontrol SPBU yang masih menerima pembeli menggunakan galon dan jerigen.

“SPBU harus diberikan teguran, sebab ada tengkulak masih banyak masuk ambil BBM menggunakan galon besar, padahal ini BBM bersubsidi,” ucap Sekretaris Asosiasi Bentor Morotai Mulkan Hi. Sudin kepada tandaseru.com, Selasa (5/4).

Lantaran lemahnya penindakan, Asosiasi Bentor mencurigai ada kongkalikong antara petinggi Disperindagkop dengan pengusaha BBM nakal.

“Jangan-jangan Disperindagkop juga main BBM. Karena banyak tengkulak lolos dengan cara tersendiri masuk ke SPBU memburu BBM bersubsidi menggunakan galon. Sebab pembiaran dan tidak ada pengawasan dari Perindagkop atau dari dinas yang berkompeten untuk mengawasi penyaluran dan penjualan minyak di Morotai. Kontrol Perindagkop sangat buruk,” ujarnya.

Selain nenggunakan galon dan jerigen, ada pula pengusaha depot yang menggunakan motor modifikasi bertangki besar untuk membeli BBM subsidi. BBM ini lantas dijual dengan harga selangit di depot.

“Harus memberikan kontrol tegas kepada SPBU yang ada indikasi penjualan minyak ke kios-kios dan depot,” desaknya.

“Satu hari saja bisa berulang-ulang kali motor tangki besar masuk SPBU. Tadi barusan saya pantau ada beberapa motor sudah antri di tangki terus di galon. Habis itu balik antri lagi. Ini aneh,” beber Mulkan.

Saat ini BBM jenis Pertalite dijual di depot-depot Kota Daruba dengan harga eceran Rp 13 ribu per liter dari sebelumnya Rp 10 ribu. Padahal Pertalite ditetapkan Pertamina seharga Rp 7.650 per liter alias turun Rp 200.

Sementara Pertamax dijual depot per liter Rp 15 ribu, sedangkan Pertamina menetapkan harga Rp 12.750 per liter alias naik Rp 3.550.